JAKARTA - Upaya pemerataan akses energi di seluruh pelosok Indonesia terus menjadi fokus utama pemerintah. Melalui berbagai program pro rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menghadirkan energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat, mulai dari desa terpencil hingga wilayah perbatasan.
Percepatan Akses Energi dan Apresiasi untuk Pelaku Usaha
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerataan energi menjadi kunci utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Ia menyampaikan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah seperti pemanfaatan sumur minyak rakyat, program listrik desa (lisdes), bantuan pasang baru listrik (BPBL), hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Semua ini tidak bisa kita capai kalau tanpa bantuan Bapak-Ibu pengusaha. Jadi, saya harus menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih atas kontribusi Bapak-Ibu,” ujar Bahlil saat Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto 2025 di Jakarta.
Acara penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sektor energi nasional. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80, sekaligus menjadi wadah penghormatan bagi pemerintah daerah, badan usaha, serta individu yang menunjukkan kinerja terbaik di bidang energi dan sumber daya mineral.
Capaian Kinerja Sektor Energi dan Penataan Sumur Minyak Rakyat
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga memaparkan sejumlah capaian penting di sektor energi sepanjang tahun berjalan. Salah satunya adalah lifting minyak bumi nasional yang telah mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 605 ribu barel per hari.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama erat antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk penerapan skema kontrak bagi hasil yang lebih fleksibel untuk meningkatkan efisiensi investasi.
Kementerian ESDM turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang aktif melakukan pendataan sumur minyak masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini, tercatat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat yang akan dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola melalui kemitraan bersama UMKM, koperasi, dan BUMD.
“Agar mereka bisa mengelola, tapi dengan syarat yakni lingkungan harus bagus, keselamatan kerja juga harus bagus. Dan, KKKS harus membeli dengan harga ICP 80 persen. Dengan demikian, rakyat bisa melakukan pekerjaan yang baik tanpa harus dibarengi dengan rasa takut,” ujar Bahlil menegaskan.
Perluasan Jaringan Listrik Desa dan Dukungan terhadap Masyarakat
Selain sektor migas, pemerintah juga fokus pada peningkatan akses listrik di pedesaan. Melalui penugasan kepada PT PLN (Persero), pemerintah menargetkan penyediaan listrik bagi 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik.
Program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan seluruh rumah tangga di Indonesia terhubung dengan jaringan listrik nasional.
“Siapa tahu anak-anak dari desa-desa ini suatu saat mereka menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi, saya pikir, masa 80 tahun Indonesia merdeka masih ada desa yang belum ada listrik. Inilah program-program prokerakyatan yang Bapak Presiden harapkan terus kepada kita,” ujar Bahlil.
Program tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan listrik yang merata, aktivitas warga dapat berjalan lebih produktif, sementara sektor usaha mikro dapat tumbuh lebih cepat.
Transisi Energi dan Komitmen terhadap Keberlanjutan Lingkungan
Pemerintah juga menegaskan pentingnya tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan sektor energi dan pertambangan. Menteri Bahlil mengingatkan agar perusahaan-perusahaan tambang memasukkan jaminan reklamasi (jamrek) ke dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Langkah ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan menjaga ekosistem di sekitarnya.
Di sisi lain, Kementerian ESDM juga terus memperkuat agenda transisi energi menuju sumber energi bersih. Saat ini, pemerintah tengah menyusun peta jalan pembangunan PLTS dengan rencana pembangunan di setiap kelurahan berkapasitas 1,5 megawatt (MW).
Jika seluruh rencana itu terealisasi di sekitar 70 ribu desa, maka total kapasitas nasional bisa mencapai 100 gigawatt (GW)—selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian energi berbasis energi terbarukan.
Pada ajang Penghargaan Subroto 2025, Kementerian ESDM memberikan penghargaan kepada 71 pemenang dari 52 kategori dan 18 bidang. Penerima penghargaan mencakup badan usaha, pemerintah daerah, hingga individu yang menunjukkan kontribusi dalam pengembangan, penelitian, serta inovasi di sektor energi dan sumber daya mineral.
Semangat Baru Energi Nasional: Pancar Dipa dan Optimisme ke Depan
Dalam momentum yang sama, Kementerian ESDM juga memperkenalkan logo baru bertema “Pancar Dipa”. Logo ini melambangkan energi yang menyinari seluruh aspek kehidupan, mencerminkan semangat inovasi serta optimisme menuju masa depan energi Indonesia yang lebih terang dan berkelanjutan.
Bahlil menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi yang kuat di seluruh lini, Kementerian ESDM meyakini bahwa pemerataan energi tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang.