JAKARTA - PT PLN (Persero) secara resmi menetapkan tarif listrik terbaru yang mulai berlaku pada Kamis, 23 Oktober 2025. Penyesuaian tarif ini meliputi seluruh kategori pelanggan, baik penerima subsidi maupun pelanggan non-subsidi.
Kebijakan tersebut merupakan langkah rutin pemerintah dalam merespons dinamika harga energi global, seperti fluktuasi harga minyak dan gas dunia, yang berdampak langsung pada biaya produksi listrik nasional.
Melalui penetapan ini, PLN menegaskan bahwa masyarakat wajib memahami perubahan tarif agar dapat mengantisipasi besaran tagihan bulanan yang mungkin mengalami pergeseran.
Penyesuaian tarif listrik berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2025, mencakup seluruh golongan rumah tangga dengan rincian harga berbeda sesuai daya terpasang.
Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari mekanisme automatic adjustment yang telah diatur oleh pemerintah. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara pemberian subsidi energi, keberlanjutan ekonomi nasional, serta stabilitas sistem kelistrikan yang dikelola oleh PLN.
Penyesuaian Tarif Berdasarkan Kondisi Energi Global
Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian tarif listrik ini tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap periode penetapan selalu mempertimbangkan tren harga energi internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta harga patokan minyak mentah dunia (ICP). Faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang dikelola PLN.
PLN sebagai badan usaha milik negara di sektor kelistrikan memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan perubahan tarif ini secara transparan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dasar kebijakan dan beradaptasi terhadap perubahan tarif, baik dalam kategori rumah tangga, bisnis, maupun industri.
Penyesuaian tarif juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal pemerintah, khususnya dalam pembiayaan subsidi energi agar tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Subsidi Listrik Dikhususkan bagi Rumah Tangga Kurang Mampu
Dalam pengumuman tersebut, PLN menjelaskan bahwa penerima subsidi listrik adalah masyarakat dari golongan rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam data dasar pemberian subsidi tarif tenaga listrik milik pemerintah. Data tersebut terus diperbarui agar subsidi dapat diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Subsidi ini diberikan bagi pelanggan rumah tangga berdaya rendah, sebagai bagian dari perlindungan sosial pemerintah terhadap kelompok rentan ekonomi. Dengan bantuan subsidi listrik, diharapkan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah dapat berkurang sehingga kebutuhan dasar seperti penerangan, peralatan rumah tangga, dan pendidikan tetap terpenuhi.
“Subsidi listrik diberikan kepada golongan rumah tangga dengan daya rendah sebagai bentuk perlindungan sosial pemerintah,” bunyi penjelasan PLN dalam pengumuman resmi.
Selain itu, PLN juga mengingatkan bahwa pelanggan non-subsidi diharapkan melakukan efisiensi pemakaian listrik secara mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan energi nasional.
Rincian Tarif Listrik Rumah Tangga Non-Subsidi
Untuk pelanggan rumah tangga dengan daya menengah, PLN menetapkan tarif listrik terbaru sebesar Rp1.444,70 per kWh. Tarif ini berlaku untuk dua golongan utama, yaitu:
Rumah tangga berdaya 1.300 VA
Rumah tangga berdaya 2.200 VA
Kedua kategori tersebut termasuk dalam kelompok pelanggan rumah tangga menengah, yang saat ini menjadi golongan dengan jumlah pengguna paling besar di Indonesia.
Tarif ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2025, dan kemungkinan akan disesuaikan kembali pada triwulan berikutnya mengikuti perubahan harga energi global dan kebijakan ekonomi makro.
“Kedua golongan daya ini merupakan kategori pelanggan rumah tangga menengah yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia,” tulis PLN dalam keterangannya.
Dengan diberlakukannya tarif baru ini, PLN mengimbau pelanggan untuk lebih cermat mengelola penggunaan listrik rumah tangga, terutama dalam menghadapi potensi fluktuasi harga energi di masa mendatang.
Rincian Tarif Golongan Subsidi: 450 VA dan 900 VA
Bagi pelanggan rumah tangga yang masih mendapatkan subsidi, PLN menetapkan dua kategori daya utama dengan tarif yang berbeda:
Golongan R1/TR 450 VA
Tarif: Rp415 per kWh
Kategori: Subsidi penuh
Golongan ini merupakan pelanggan dengan daya terendah dan mendapatkan dukungan terbesar dari pemerintah.
Golongan R1/TR 900 VA
Tarif: Rp605 per kWh
Kategori: Subsidi sebagian
Meskipun mendapat bantuan, jumlah subsidi lebih kecil dibanding pelanggan daya 450 VA.
Kedua golongan ini menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah sebagai wujud komitmen menjaga kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memastikan tarif subsidi ini tetap stabil untuk menghindari beban tambahan bagi pelanggan rentan.
“Golongan R1 TR dengan daya 450 VA dikenakan tarif Rp415 per kWh sebagai kategori subsidi penuh. Ini merupakan golongan terendah yang mendapat subsidi terbesar dari pemerintah,” demikian keterangan resmi PLN.
Transparansi dan Edukasi Pelanggan Jadi Fokus PLN
Selain mengumumkan tarif baru, PLN menegaskan pentingnya transparansi informasi tarif dan edukasi pelanggan. Perusahaan berupaya meningkatkan literasi energi masyarakat agar memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tarif, serta mengelola pemakaian listrik secara lebih hemat dan efisien.
Melalui kanal resmi PLN seperti website, aplikasi PLN Mobile, dan call center 123, pelanggan dapat mengecek informasi tarif, tagihan, hingga simulasi pemakaian listrik setiap bulan.
Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penghematan energi nasional, sekaligus mendukung transisi menuju sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Bijak Gunakan Listrik di Tengah Dinamika Energi Global
Dengan diberlakukannya tarif listrik baru untuk Oktober–Desember 2025, PLN dan pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan listrik. Penyesuaian tarif bukan semata kenaikan harga, tetapi langkah strategis menjaga keseimbangan antara keberlanjutan energi, efisiensi subsidi, dan stabilitas ekonomi nasional.
Bagi pelanggan rumah tangga menengah dan non-subsidi, kebiasaan menghemat energi seperti mematikan peralatan yang tidak digunakan dapat menjadi cara sederhana untuk mengelola tagihan. Sementara bagi pelanggan penerima subsidi, kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan agar akses terhadap energi listrik tetap terjangkau.
